topmetro.news, MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyiapkan anggaran sekitar Rp450 miliar pada 2027 untuk mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur desa. Program tersebut menyasar 6.110 desa di Sumatera Utara dengan prioritas pembangunan jalan desa, jalan produksi, dan jalan usaha tani.
Kebijakan ini menjadi salah satu langkah Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution dalam mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.
Program tersebut disampaikan Bobby Nasution saat menghadiri kegiatan Panggung Demokrasi yang digelar Cipayung Plus dan Aliansi BEM se-Sumut di Aula Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Selasa (10/11/2026).
Kegiatan tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah, mahasiswa, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk membahas berbagai persoalan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Sumatera Utara.
Dalam kesempatan itu, Bobby didampingi Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Timur Tumanggor serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD). Turut hadir Kapolda Sumut Irjen Pol Sonny Irawan, Anggota DPRD Sumut Aripay Tambunan, dan perwakilan organisasi mahasiswa.
Di hadapan ratusan mahasiswa, Bobby mengakui masih terdapat sejumlah wilayah yang belum mendapatkan perhatian pembangunan secara maksimal, terutama pada tingkat desa.
Ia menegaskan, aspirasi mahasiswa mengenai infrastruktur, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, hingga keterbukaan informasi publik merupakan masukan penting bagi pemerintah dalam menentukan arah kebijakan pembangunan.
“Mohon maaf jika dalam perjalanan kepemimpinan selama dua tahun ini masih ada kekurangan. Banyak tempat yang belum bisa kami sentuh, terutama di tingkat pemerintahan paling kecil, yakni infrastruktur desa,” ujar Bobby.
Rp450 Miliar Langsung Menyasar Desa
Menjawab persoalan kesenjangan pembangunan, Bobby menjelaskan bahwa mulai 2027 Pemprov Sumut akan mengubah skema Bantuan Keuangan Provinsi (BKP).
Jika sebelumnya pengusulan dan penerima bantuan berada pada tingkat pemerintah kabupaten/kota, ke depan bantuan tersebut akan diarahkan langsung untuk mendukung pembangunan infrastruktur desa melalui APBDes.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut, program tersebut menyasar 6.110 desa di seluruh Sumatera Utara.
Pemerintah provinsi akan memprioritaskan pembangunan jalan desa, jalan produksi, dan jalan usaha tani berdasarkan usulan pemerintah desa.
“Pekan depan kita mulai kumpulkan kepala desa untuk mengajukan usulan pembangunan jalan desa, jalan produksi dan jalan usaha tani. Itu akan kita intervensi, walaupun nilainya tidak terlalu besar, kurang lebih Rp450 miliar,” jelasnya.
Menurut Bobby, perubahan skema bantuan tersebut diharapkan membuat pembangunan lebih tepat sasaran. Selain meningkatkan aksesibilitas masyarakat, infrastruktur yang memadai juga diharapkan mampu memperkuat aktivitas ekonomi dan produktivitas masyarakat pedesaan.
Dengan demikian, pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah perkotaan, tetapi juga menjangkau desa-desa yang selama ini masih membutuhkan perhatian.
Ranperda Narkotika dan Larangan Vape
Selain persoalan pemerataan pembangunan, dialog bersama mahasiswa juga membahas peredaran narkotika yang masih menjadi perhatian serius di Sumatera Utara.
Bobby menyampaikan, Pemprov Sumut bersama DPRD Sumut akan menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya sebagai revisi Perda Nomor 1 Tahun 2019.
Dalam rancangan regulasi tersebut juga akan diatur pelarangan peredaran rokok elektrik atau vape, pod, dan produk sejenisnya.
Bagi masyarakat yang terdampak kebijakan tersebut, khususnya pelaku usaha penjualan vape, pemerintah berupaya menyiapkan alternatif dukungan permodalan melalui kredit khusus Bank Sumut agar mereka dapat beralih ke jenis usaha lainnya.
“Bagi yang terdampak, kita akan coba siapkan kredit khusus dari Bank Sumut untuk usaha yang lain. Karena kita di pemerintahan provinsi maupun pemerintah pusat juga sudah memberikan kesempatan bagi seluruh pelaku UMKM memberikan kredit dengan bunga yang ringan,” ungkap Bobby.
Kapolda Tegaskan Komitmen Berantas Narkoba
Sementara itu, Kapolda Sumut Irjen Pol Sonny Irawan mengapresiasi inisiatif Pemprov Sumut bersama DPRD dalam mendorong pembentukan regulasi pencegahan penyalahgunaan narkotika.
Ia menegaskan bahwa Polda Sumut berkomitmen memberantas peredaran narkoba dan berbagai bentuk tindak kejahatan lainnya di seluruh wilayah Sumatera Utara.
Sonny juga menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap aparat yang terbukti terlibat dalam tindakan melanggar hukum.
Terkait penyampaian aspirasi melalui aksi demonstrasi, ia memastikan kepolisian akan mengawal kegiatan mahasiswa selama berlangsung sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.
Mahasiswa Harapkan Kebijakan Berbuah Nyata
Perwakilan Aliansi BEM se-Indonesia wilayah Sumatera Utara, Arya Attallah, mengapresiasi kesediaan Gubernur dan Kapolda Sumut untuk berdialog serta mendengarkan aspirasi mahasiswa.
Ia berharap mahasiswa tidak hanya dipandang sebagai mitra kritis pemerintah, tetapi juga dapat menjadi mitra kolaboratif dalam mendorong kemajuan daerah.
Berbagai aspirasi yang disampaikan, menurutnya, harus mendapatkan perhatian dan tindak lanjut melalui program serta kebijakan pemerintah.
Alokasi sekitar Rp450 miliar untuk pembangunan infrastruktur desa pada 2027 diharapkan menjadi salah satu langkah konkret dalam menjawab persoalan ketimpangan pembangunan di Sumatera Utara.
Sebab, pemerataan pembangunan bukan sekadar membangun jalan dan infrastruktur fisik, melainkan juga membuka akses ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memastikan seluruh warga desa mendapatkan kesempatan yang sama untuk maju.
Kini, masyarakat menantikan realisasi program tersebut agar anggaran yang disiapkan benar-benar memberikan manfaat hingga ke pelosok desa di Sumatera Utara.
Penulis | Erris
